,

WITHHOLDING TAX (PPh)

Berdasarkan sistim pemungutan perpajakan yang berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 4 (empat) cara: yaitu:

1. Official Assesment Sistem, Wewenang menentukan besar kecilnya kewajiban perpajakan ditetapkan oleh pihak Fiskus.

2. Semi Self asessment System, Wewenang menentukan besar kecilnya kewajiban perpajakan ditetapkan oleh Wajib Pajak bersama-sama dengan pihak Fiskus.

3. Full Self Asessment System, Wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang yang harus dilaporkan oleh WP.

4. Withholding system, Pemotongan/Pemungutan Pajak berada dipihak ke tiga, yaitu dipihak si pemberi pekerjaan atau pemberi penghasilan.

Sejak berlakunya Perundangan Perpajakn di Indonesia mulai tahun 1983, maka sistem pemungutan perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Asessment System dan Withholding tax system.

Bagi WP yang berbentuk Badan dan BUT (Badan usaha Tetap), sistem pemungutan ini sangat diperlukan untuk dipahami mengingat dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara umum setiap perusahaan harus mengacu kedua sistem tersebut. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini selain self assesment system adalah Withholding Tax system (kewajiban Memotong / Memungut pajak).

Dalam sistem Withholding Tax ini, pihak ketiga yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan kepada penerima penghasilan, lalu disetorkan ke kas Negara. Umumnya pemotongan pajak disini harus dilakukan dimana saat terjadi transaksi atau paling tidak di akhir bulan dimana pengakuan perpajajakan diakui sebagaimana peraturan perpajakan yang mengaturnya.

Contoh Kewajiban Pemotongan Pajak yang harus dilakukan oleh setiap Perusahaan / Badan atau entitas adalah:

1. Pemotongan dan Pemungutan PPh Psl 21, saat penghasilan dibayarkan kepada orang pribadi/pegawai atau pribadi pekerja bebas, sebagaimana diatur penghasilan yang menjadi objek Pajak PPh Psl 21, mis: Gaji, Honorarium, Upah harian, Jasa atas nama pribadi seperti Konsultan, Notaris, pengacara, Akuntan dll.

2.Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 22.

3. Pemotongan dan Pemungutan PPh Psl 23 (Pemotongan atas berupa Jasa dan Sewa Non Final).

4. Pemotongan dan Pemungutan PPh Psl 26, Penghasilan WPLN yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

5. Pemotongan dan Pemungutan PPh Psl 4 ayat (2) untuk PPH Final.

6. Pemotongan/Pemungutan PPH Psl 15, pajak yang dipotong dari penghasilan yang menggunakan norma penghitungan khusus untuk golongan WP tertentu (Sewa Kapal, Sewa Pesawat, dan jasa-jasa lainnya sebagaimana diatur dalam perpapajakan).